oleh Prima Sp Vardhana
Kendati Rakernas IMI tahun 2007 baru digelar Desember mendatang, tapi IMI Jatim sudah memiliki sebuah agenda protes yang akan dilemparkan dalam sidang pleno Rapat Kerja Pengprov IMI se-Indonesia dengan Pengurus Pusat (PP). Agenda hasil rapat pengurus, pekan lalu, itu adalah meminta PP menjatuhkan sangsi terhadap Pronas (Promotor Nasional) IKC (Indonesia Karting Club). Misalnya, tidak lagi mempercayakan penyelenggaraan seri kejuaraan otomotif nasional jenis apapun.
Agenda agar PP bersikap tegas terhadap IKC. Menurut Ketua IMI Jatim H. Anton H. Abdullah di ruang kerjanya Jl. Dinoyo, Sabtu (14/7), berkaitan dengan sikapnya yang tak punya etika saat menggelar Kejurnas Gokart Seri IV dan Kejuaraan Asian Max Challenge (AMC) III di Jatim, 30 Juni - 1 Juli. IKC juga tidak menghargai peraturan penyelenggaraan even Kejurnas di daerah yang ditetapkan PP, yaitu kewajiban didampingi klub daerah.
Karena itu, beberapa klub anggota IMI Jatim memilih menolak menjdai klub pendamping saat dihubungi Iwan Barata, Ketua IKC. Klub-klub yang mengaku menolak mendampingi IKC itu antara lain Spirit 83, Ajang Leader, Super Star, Yamaha Motor Club, serta beberapa klub lain yang secara eksplisit hanya mengaku juga pernah dihubungi. "Klub-klub itu menolak menjadi pendamping, karena mereka merasa dilecehkan oleh IKC," ujar Anton dengan nada tinggi.
Bagaimana tidak jengkel bin geramnya para pengurus itu, jika IKC terang-terangan mengaku hanya meminjam bendera klub anggota. Sedangkan para anggota klub tidak akan dilibatkan dalam dua even bergengsi itu. Alasan Iwan Barata saat itu, karena anggota klub yang sudah mengantongi berkali-kali menggelar even regional ataupun nasional itu diprediksikan tidak mampu mendampingi aktifitas anggota IKC. Tidak cuma itu, IKC dalam proses peminjaman bendera klub itu juga menolak untuk meneteskan dana administrasi klub. Jangankan sebesar Rp 7 juta sebagaimana yangyang sering diberikan oleh para promotor nasional. Dana administratif sebesar Rp 1 juta pun juga ditolak.
Dampak arogansi yang ditunjukkan IKC lewat kelakuan Iwan yang sejak awal datang ke Jawa Timur, sudah memanfaatkan kedudukannya sebagai wakil bendahara PP IMI. Salah satunya dengan meneror dan menekan petugas Sekretariat IMI Jatim di Jl. Dinoyo itu, panitia penyelenggara belum mengantongi surat rekomendasi menggelar even di Jatim sampai H-6 waktu penyelenggaraan. Pasalnya Sekum IMI Jatim Suryo Putranto dan Ketua arian IMI Jatim H. Inus Triamboko menolak untuk menerbitkan surat, bahkan telpon dari Ketua Umum PP IMI Julian Batubara sekalipun tak mampu meluluhkan pengurus haria.
"Saat Ketua PP menelpon untuk menerbitkan surat rekom, saya jawab IMI Jatim tidak bisa menerbitkan rekom selama IKC belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan even nasional di Jatim yang ada dalam peraturan PP. Promotor nasional dalam menggelar even harus didampingi klub anggota IMI di wilayah penyelenggaraan," ujar Inus dengan senyum sinis.
Pertimbangan Inus bersikap zakelijk dalam kasus IKC ini, karena pengurus harian IMI Jatim tidak ingin dianggap klub anggota IMI Jatim ataupun daerah lain sebagai bawahan PP. Selain itu, secara hirarki keorganisasian Ketua Umum PP sekalipun tak etis jika langsung memerintah pengurus harian IMI daerah, tapi harus menghubuingi Ketua Umum IMI Jatim H. Anton H. Abdullah sebagai komandan organisasi. "Karena itu Pak Julian saya sarankan membicarakan lebih dahulu jalan keluar kasus IKC ini dengan Pak Anton. Jika Pak Anton setuju dengan permintaan Pak Julian agar kami menerbitkan rekom penyelenggaraan even, maka saya akan langsung terbitkan," katanya.
Saran Inus itu, ternyta dilakukan Julian. Pangeran dari perusahaan pelumas ini langsung menghubungi H. Anton H. Abdullah dan mengharapkan IMI Jatim untuk menyelamatkan citra negara ditingkat internasional sebagai penyelenggara Kejuaraan Asian Max Challenge (AMC) III/ 2007. Selain itu, karena saat itu para pembalap karting dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lain sudah berdatangan dan siap bertanding.
Dengan pertimbangan nasionalisme itu, maka Anton mengabulkan permintaan Julian. Sedangkan klub pendamping yang hanya dipinjam bendera dalam menggelar even tersebut sebagaimana peraturan yang ditetapkan PP, maka Anton pun meralakan klubnya ASL (Anton Speed Lines) untuk dipinjam. Itu pun dipinjamkan tanpa beban biaya apa pun, tapi dengan perjanjian ASL tidak mau dilibatkan sebagai tersangka kalau saja even tersebut bermasalah.
Memang, secara nasionalisme IMI Jatim merelakan memberikan bantuan pada IKC.Namun secara organisasi, arogansi IKC dan kelakuan Iwan Barata yang memanfaatkan posisinya sebagai pengurus PP tetap akan dipermasalakan oleh IMI Jatim. Sikap itu diawali Anton dengan protes pribadi pada Julian secara lisan. Anton memberi PP memberikan sanksi terhadap Iwan, yang secara tersirat sudah mencoreng citra PP di mata seluruh klub anggota IMI Jatim. Sikap itu ditindaklanjuti secara resmi dengan mengirimkan surat protes, yang sampai saat penulisan naskah blog ini belum dijawab PP.
"Jika PP tak bersikap tegas pada IKC dan Iwan, saya yakin citra PP di mata para Pengprov IMI di seluruh Indonesia akan merosot. Dus, ketidaktegasan PP itu akan memacuh timbulnya permasalahan orgasisasi," ujar Anton dengan nada tinggi.
Tidak cuma itu, IMI Jatim juga berencana untuk mengirimkan surat resmi pada Pengprov IMI di seluruh Indonesia untuk mendukung protesnya IMI Jatim pada PP atas arogansi yang ditunjukkan Iwan Barata. Dus, Pengprov daerah hendaknya juga menolak menerbitkan rekom penyelenggaraan jika IKC atau Iwan Barata tak bisa memenuhi peraturan PP dengan merangkul klub daerah dalam menggelar seri-seri Kejurnas Karting selanjutnya. @
